Lombokxpose.com, MATARAM – Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di berbagai daerah di Provinsi NTB hingga kini masih belum cair. Kondisi ini memicu keluhan, terutama di kalangan guru PNS dan PPPK yang mengandalkan tunjangan tersebut sebagai penunjang kesejahteraan.
Seperti yang dialami para guru PAI lulusan pendidikan profesi guru (PPG) tahun 2025 di kota Mataram. Sejak Januari 2026 hingga saat ini TPG-nya belum cair.
“Sampai saat ini, hak guru besertifikat pendidik belum terealisasi, tentu kami sangat kecewa, padahal sesuai Surat Edaran dari Kemenag Pusat kami lulusan PPG tahun 2025 PNS/PPPK seharusnya sudah dicairkan,” terang Abd. Hayi, Ketua Persatuan Guru Agama (PGA) Kota Mataram usai rapat koordinasi dan halal bihalal di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB, Rabu (25/3/2026).
Dia menjelaskan, seharusnya Kanwil Kemenag NTB sudah mencairkan dana TPG guru PAI lulusan PPG 2025 sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Kementrian Agama RI Nomor: B-24/Dt.I.II/KS/03/2026 pada tanggal 9 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tunjangan Profesi Guru dan Dosen 2026.
Dalam surat edaran tersebut kata Hayi, disebutkan agar Kepala Kanwil Kemenag di seluruh Indonesia untuk melakukan percepatan realisasi anggaran terutama Tunjangan Profesi Guru dan Dosen termasuk di dalamnya lulusan PPG/Sertifikasi 2025.
“Ini jelas-jelas Kanwil Kemenag NTB tidak menjalankan arahan dari Kemenag Pusat dan tidak peduli dengan nasib guru agama di NTB”, tegas Hayi.
Dia membandingkan dengan guru umum yang lulusan PPG 2025 yang TPG-nya sudah dicairkan sebelum lebaran. Sayangnya guru PAI yang mengabdi pada satuan pendidikan yang Seritifikasi nya di bawah Kementerian Agama RI malah tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.
“Guru PAI ini seperti kehilangan induk. Ketika TPG belum cair kepada siapa kami harus mengadu, disaat guru-guru umum sudah cair dan tersenyum, kami justru lebaran dengan kesedihan menyaksikan ketidak adilan”, keluhnya.
Menyikapi hal ini, pihaknya berencana akan melakukan audiensi kepada Kanwil Kemenag NTB dan DPRD Provinsi NTB guna mendesak pemerintah untuk mencairkan TPG Guru PAI yang belum terealisasi hingga hari ini. (Red)
