Lombokxpose.com, Lombok Tengah — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera memperbaiki jalan penghubung tiga desa di Kecamatan Praya Barat, yakni Desa Bonder, Setanggor, dan Penujak.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua KNPI NTB, Daud Gerung, SH, yang menilai pemerintah daerah lamban dan abai terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Jalan sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer tersebut dibangun sejak era program ABRI Masuk Desa (AMD) sekitar tahun 1987–1989, dengan lebar awal 5–6 meter.
Namun, lebih dari tiga dekade berlalu, jalan vital ini tidak pernah tersentuh pembangunan maupun perbaikan yang layak. Kondisinya kini rusak parah, berlubang, dan berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan, sehingga membahayakan pengguna, terutama anak-anak sekolah dan petani.
“Ini bukan sekadar jalan rusak. Ini bentuk nyata pembiaran negara terhadap hak dasar masyarakat desa,” tegas Daud Gerung.
Menurutnya, jalan tersebut bukan jalan alternatif, melainkan satu-satunya akses vital warga untuk aktivitas pertanian, pendidikan anak-anak, mobilitas ekonomi, serta penghubung antar desa strategis. Ia menilai ketidakpedulian pemerintah mencerminkan lemahnya keberpihakan terhadap masyarakat pedesaan.
“Bagaimana mungkin di tengah gencarnya pembangunan dan anggaran yang terus meningkat, masih ada jalan sejak tahun 80-an yang tidak pernah diperbaiki? Ini ironi!” ujarnya.
Oleh karena itu, KNPI NTB menyampaikan beberapa tuntutan tegas, agar mendesak Pemkab Lombok Tengah segera melakukan pembangunan permanen jalan tersebut. Meminta Pemerintah Provinsi NTB turun tangan jika kabupaten tidak mampu.
Selain itu ketua KNPI NTB Menekan DPRD Loteng agar tidak tutup mata dan segera melakukan pengawasan serta penganggaran.
Dan mngingatkan bahwa infrastruktur jalan adalah hak dasar masyarakat, bukan sekadar janji politik musiman.
“Jangan tunggu korban jatuh baru bergerak. Pemerintah daerah harus hadir sekarang, bukan nanti!” tambah Daud.
KNPI NTB juga membuka kemungkinan melakukan aksi lanjutan bersama masyarakat apabila tidak ada respon konkret dari pemerintah dalam waktu dekat.
“Kami tidak akan diam. Ini soal keadilan pembangunan dan masa depan generasi desa,” tutup Daud Gerung.
