LombokXpose.com,Lombok Barat, NTB – Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lombok Barat yang digelar di Hotel Puri Sharon Senggigi pada Sabtu (29/9/2025) menuai sorotan publik.
Puluhan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) menolak keras hasil Musda tersebut, menyusul keputusan Ketua DPD I KNPI Provinsi NTB, Taufik Hidayat, yang secara sepihak menetapkan Muhammad Taufik sebagai Ketua DPD II KNPI Kabupaten Lombok Barat.
Keputusan yang diklaim sebagai aklamasi itu dikecam karena tidak melalui mekanisme pemilihan, voting, maupun musyawarah sebagaimana mestinya.
Ketua Pemuda NW Lombok Barat, Kasim, SS, menyatakan kekecewaan mendalam atas sikap Ketua KNPI Provinsi NTB. Ia menilai keputusan itu arogan dan merusak marwah organisasi dan ia menekankan supaya DPP segera mengevaluasi sikap arogan dari DPD I dan bila perlu di Copot dari jabatan ketua.
“Saya sangat kecewa dengan keputusan Ketua DPD I KNPI NTB. Ia memutuskan dan menyatakan Taufik terpilih sebagai Ketua DPD II KNPI Lombok Barat secara sepihak, tanpa pemilihan, tanpa voting, tanpa musyawarah, dan disebut aklamasi. Ini sangat arogan,” tegas Kasim.
Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi memecah belah pemuda di Lombok Barat serta merusak moral, integritas, dan marwah KNPI di tingkat daerah. Kasim pun meminta DPP KNPI turun tangan dan mempertimbangkan pencopotan Ketua DPD I NTB.
Lebih jauh, ia menyoroti lemahnya kontrol dari Ketua DPD I dalam pelaksanaan Musda. Seharusnya, kata Kasim, Taufik Hidayat memastikan kelengkapan prosedur, undangan, serta tata tertib sebelum mengambil keputusan.
“Seharusnya selaku Ketua KNPI Provinsi NTB dia memastikan dulu prosedur, undangan, kelengkapan rapat, dan seterusnya. Namun, itu tidak dilakukan sama sekali. Ini sangat mengecewakan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Pemuda NWDI Lombok Barat, Ramli, juga menilai keputusan tersebut cacat prosedur dan melanggar AD/ART KNPI.
“Saya melihat ini sarat permainan dan sudah tidak sehat. Kami minta DPP memberikan teguran keras kepada Ketua DPD I NTB,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, puluhan OKP yang menolak hasil Musda masih merumuskan langkah lanjutan untuk menyikapi keputusan yang dinilai berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan di tubuh KNPI Lombok Barat.
