LombokXpose.com,LOMBOK BARAT – Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lombok Barat yang digelar di hotel Puri sharon Senggigi pada Sabtu 27 September 2025, dilanda kisruh besar.
Puluhan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dikabarkan menolak keras hasil Musda tersebut, menyusul keputusan Ketua DPD I KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Taufik, yang secara sepihak menetapkan Muhammad Taufik sebagai Ketua DPD II KNPI Kabupaten Lombok Barat.
Keputusan yang diklaim sebagai aklamasi ini dikecam keras karena dilakukan tanpa melalui mekanisme pemilihan, voting, maupun musyawarah yang semestinya.
Salah satu pengurus DPD II KNPI Lombok Barat, Lalu Ratmawa Wirajuna, menyatakan kekecewaan mendalam atas tindakan Ketua KNPI Provinsi NTB. Ia menilai keputusan tersebut sebagai tindakan yang tidak bermoral dan sangat arogan.
“Saya sangat kecewa sekali dengan keputusan Ketua DPD I KNPI Provinsi NTB, saudara Taufik. Ia memutuskan dan menyatakan bahwa Muhammad Taufik terpilih sebagai ketua DPD II KNPI Kabupaten Lombok Barat secara sepihak, tanpa pemilihan, tanpa voting, tanpa musyawarah yang dianggap sebagai keputusan aklamasi,” ujar Lalu Ratmawa Wirajuna dengan nada mengecam.
Menurut Lalu Ratmawa, tindakan arogan ini berpotensi memecah belah pemuda yang ada di Lombok Barat dan secara fundamental merusak moral, integritas, dan marwah KNPI di Kabupaten Lombok Barat.
“Ini semua intinya sangat merusak moral, integritas, dan marwah KNPI di Kabupaten Lombok Barat. Saya sebagai bagian dari KNPI Kabupaten Lombok Barat sangat mengecam dan tidak menerima apa yang dilakukan oleh Ketua KNPI Provinsi NTB,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lalu Ratmawa Wirajuna juga menyoroti lemahnya kontrol dan pengawasan dari Ketua DPD I KNPI Provinsi NTB dalam pelaksanaan Musda. Seharusnya, selaku pimpinan tingkat provinsi, Taufik wajib mempertanyakan dan memastikan prosedur, undangan, dan kelengkapan rapat Musda telah terpenuhi.
“Seharusnya selaku Ketua KNPI Provinsi NTB dia harus mempertanyakan terlebih dahulu prosedur, undangan, kelengkapan rapat, dan seterusnya. Akan tetapi, itu tidak dilakukan sama sekali, tidak ada kontrol sedikitpun. Ini betul-betul mengecewakan,”tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, puluhan OKP yang menolak hasil Musda tersebut sedang merumuskan langkah selanjutnya untuk menyikapi keputusan yang mereka anggap cacat prosedur dan berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan di tubuh KNPI Lombok Barat.
